PT Best Profit Futures Malang

Tag Archives: Satelit

Berita Nasional Sepekan : Paket Kebijakan Ekonomi Ketujuh, Pengunaan Satelit L Band Hingga Hasil Positif KTT COP 21

ekonomi-700x357

BESTPROFIT FUTURES MALANG (7/12) – Memasuki awal pekan Desember 2015, pemerintah Indonesia kembali melakukan tindak nyata penguatan ekonomi Indonesia dalam rangka menghadapi gejolak pasar global khususnya rencana kenaikan suku bunga AS. Disamping itu pemerintah juga peka terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya daerah terpencil dan pulau-pulau kecil yang perlu didukung dalam komunikasi dan peningkatan kehidupan masyarakat melalui rencana diaktifkannya kembali satelit L Band.

 

Paket Kebijakan Ekonomi Ketujuh

Pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ketujuh yang diumumkan pada Jumat (4/12) malam, Paket kebijakan eknomi ke tujuh ini bertujuan memberikan keringanan Pajak Penghasilan atau PPH Pasal 21 atau pajak karyawan yang dibayar oleh perusahaan padat karya dan fasilitas kemudahan memperoleh sertifikat tanah bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas tanah negara.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemberian fasilitas keringanan pembayaran PPH Pasal 21 untuk industri padat karya itu berlaku selama jangka waktu dua tahun, dan setelahnya akan dievaluasi perlu tidaknya diperpanjang. Fasilitas ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu terkait fasilitas kemudahan memperoleh sertifikat tanah bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di atas tanah negara, Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Balda mengemukakan seluruh pedagang kaki lima yang ada di dalam kawasan penataan yang dilakukan oleh permintaan pemerintah daerah maka setelah keluar izin penempatannya, juga hasil pengukuran kios oleh pihak menenterian Agraria, maka akan dikeluarkan HGB (Hak Guna Bangunan)-nya untuk 5 tahun,

 

Pengelolaan Kembali Satelit L-Band

Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas masalah pengambilalihan slot satelit L Band di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) pagi, menyetujui pengambilan satelit L Band. Presiden Jokowi menyatakan, penggunaan satelit bergerak ini sangat penting, baik itu untuk membantu komunikasi daerah-daerah terpencil,  pulau-pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga membantu komunikasi maritim, membantu vessel monitoring system, membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana atau SAR dan lainnya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, di dunia ini hanya ada 8 (delapan) slot satelit, dan salah satunya adalah Indonesia. Namun, pada awal tahun ada kejadian fuel-nya bocor, kemudian satelitnya jadi keluar orbit. Orbit itu harus segera diisi, kalau tidak diisi akan diambil oleh operator lain dari negara lain. L Band merupakan orbit satelit yang berada di 123 bujur timur.

 

Pilkada Serentak Siap Dilaksanakan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo setelah menggelat rapat dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menyatakan pada prinsipnya semua siap menyelenggarakan Pilkada serentak.

Karena itu menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang, Menteri Dalam Negeri menginstrusikan para Kepala Daerah, mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota hingga Camat agar tidak meninggalkan wilayah tugasnya.

“Kami mengeluarkan instruksi kepada gubernur, bupati, walikota sampai camat,  H-10 sampai H+7 tidak boleh pergi dari tempat kecuali sakit.  Dan satpol PP juga tidak boleh cuti karena harus semua menjaga aset daerah karena kepolisian sudsh terkonsentrasi menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS),” kata Tjahjo kepada wartawan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12) siang.

 

Revolusi Orange dan Pembentukan Dewan Penunjang Ekspor

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang membahas persiapan pelaksanaan Pameran Buah, Buang, Interior, dan Makanan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12) menyatakan mendukung gerakan untuk meningkatkan produksi buah dan sayur,  dan bunga yang disebut gerakan revolusi orange.

“Kita saya kira mendukung gerakan ini karena yang pertama bisa meningkatkan produksi dan konsumsi  buah. Kemudian juga meningkatkan ekspor buah, kemudian juga mengurangi ketergantungan kita pada impor buah,” kata Presiden Jokowi

Dari data yang diterimanya,  Presiden Jokowi melihat dari Januari sampai  September 2015 dibandingkan periode tahun sebelumnya ekspor 10 komoditas sayuran meningkat. “Saya kira cukup tinggi 32%, ekspor 9 komoditas buah naik juga menjadi 29%, kemudian impor 10 komoditas sayur turun 9,6% impor 9 komoditas buah juga turun 16%. Ini saya kira sebuah informasi yang sangat baik,” tuturnya.

Presiden juga mengemukakan, bahwa di tahun 2016 juga bisa ada pembentukan badan promosi yang sudah ia perintahkan. “Badan Promosi Indonesia dan juga pembentukan Dewan Penunjang Ekspor, nantinya juga akan memberikan dukungan pada program seperti ini. Tapi semua terintegrasi jangan sampai bekerja sendiri – sendiri,”

 

Penyesuaian Tarif Listrik Untuk Pelanggan 1300 VA

Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/12) siang mengemukakan, sebenarnya tidak ada kenaikan tarif dasar listrik yang berlaku mulai 1 Desember ini. Yang terjadi adalah, Pemerintah memberlakukan tarif dasar listrik untuk pelanggan 1300 Volt Amphere (VA) ke atas yang sudah ditahan sejak bulan Mei lalu. Penyesuaian tarif ini sangat kecil hanya 1 mili, sehingga diyakini tidak akan mempengaruhi inflasi.

Menurut Sofyan, total kerugian yang ditanggung PLN sejak bulan Mei  itu kira-kira satu bulan sekitar Rp250 milyar karena setahun itu Rp2 trilyun.  Namun dengan penyesuaian tarif, maka sekarang sudah kembali lagi.

Dirut PLN juga menyampaikan, bahwa pelanggan 900 VA yang selama ini tidak pernah dinaikkan tarifnya juga disesuaikan. Namun ia memastikan untuk pelanggan 450 VA tidak akan disesuaikan, tidak akan berubah, dan tidak ada pikiran berubah.

PLN, kata Sofyan, dalam 4-6 bulan ke depan akan melakukan penyisiran karena data baru dapat dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penyisiran akan dimulai bulan ini, akhir  bulan ini sampai empat bulan ke depan.

Menurut Sofyan, jumlahnya pelanggan 900 VA itu besar sekali,  jumlahnya 24,7 juta tapi saat ini PLN memberi subsidi kepada 46 juta.  Ia menilai, jumlah 46 juta itu berarti seluruh penduduk Indonesia hampir dapat, karena kalau 46 juta kepala keluarga dikali 3 ada 120 juta warga.

 

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan Pembangunan Kilang Minyak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12) pagi meminta agar pembangunan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan kilang minyak semuanya harus dipercepatan, karena kesempatan itu sangat ada, yaitu investor yang ingin masuk antri.

Presiden berharap agar pada akhir tahun 2019 nanti, rasio elektrifikasi dapat mencapai 100% sebagaimana yang diharapkan. Sementara untuk masalah pembangunan kilang, yang mungkin lebih dari 30 tahun tidak pernah ada, menurut Presiden Jokowi, pembangunan kilang juga bisa kita punyai pada akhir 2019 baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa.

“Saya meminta agar semuanya dipercepat baik dilakukan oleh pemerintah maupun BUMN. Tidak ada alasan-alasan lain lagi jangan sampai ditunda-tunda,” tegas Presiden Jokowi

Pembangunan Tol Laut Didukung 50 Kapal Perintis dan 3 Kapal Induk

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Capt. Bobby R. Mamahit,saat melakukan Peletakan Lunas (Keel Laying) untuk kapal-kapal tersebut di Galangan Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya, Selasa (2/12), bahwa untuk mendukung program tol laut, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun 50 kapal perintis dan 3 (tiga) kapal induk perambuan. Pembangunan kapal induk perambuan ini antara lain untuk mewujudkan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia

Pembangunan 50 (lima puluh) unit kapal perintis dan 3 (tiga) unit kapal induk perambuan tersebut dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara  (APBN) Tahun Anggaran 2015-2017, dengan total dana sebesar Rp. 3.451.098.564.198.

Adapun perincian anggaran untuk pengadaan kapal perintis dan kapal induk perambuan adalah sebagai berikut: 25 unit kapal tipe 2000 GT dengan nilai kontrak sebesar 1.842.089.096.658 dengan waktu pembangunan selama 25 bulan. Kapal perintis tipe 2000 GT memiliki panjang ± 68,5 meter, lebar ± 14 meter, kecepatan 12 knot, dan kapasitas penumpang 566 orang.

Adapun 5 unit kapal tipe 750 DWT dengan total nilai kontrak sebesar Rp. 160.287.927.000, menurut Bobby,  waktu pembangunannyaselama 25 bulan. Kapal perintis tipe 750 DWT ini memiliki panjang 58,5 meter, lebar 12 meter, kecepatan 12 knot, dan kapasitas penumpang 265 orang.

Sementara 3 unit kapal induk perambuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 369.680.355.000, dengan jangka waktu selama 660 hari kalender. “Kapal induk perambuan ini memiliki panjang 60 meter dengan kecepatan 12 knot.Kapal perambuan ini akan ditempatkan di Makasar, Sorong dan Bitung,” kata Bobby.

 

Menteri Keuangan Tunjuk Plt Dirjen Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro menunjuk Ken Dwijugeasteadi, yang semula menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak mengganti Sigit Priadi Pramudito yang telah secara resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Jenderal Pajak mulai Selasa (1/12)

Ken Dwijugeasteadi yang ditunjuk sebagai Plt. Dirjen Pajak memegang titel pendidikan Master of Science in Tax Auditing dari Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda, dan merupakan pegawai karir dari DJP. Sebelumnya, per 1 Juli 2015 ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.

 

Hasil Positif KTT COP 21

Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah tiba kembali di tanah air, dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (2/12) menegaskan, bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengelola hutan secara berkesinambungan dan ‎mendorong akselerasi penggunaan energi terbarukan. Komitmen ini telah disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan di  UNFCCC COP21 yang berlangsung di area Parc des Expositions du Bourget, Paris Perancis, Paris, Perancis, Minggu (30/11) Waktu Setempat.

“Komitmen Indonesia untuk pelestarian hutan dalam pembangunan berkelanjutan itu disampaikan bersama 17 negara lainnya, yaitu Australia, Brazil, Kanada, Kolumbia, Kongo, Etiopia, Perancis, Gabon, Jerman, Indonesia, Jepang, Liberia, Meksiko, Norwegia, Peru, Inggris dan Amerika Serikat,” kata Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, dalam siaran persnya Rabu (2/11) siang.

Menurut Ari, kepedulian ini disampaikan mengingat terdapat 1 miliar orang yang hidup secara langsung terkait hutan dan ada 6 miliar orang yang secara tidak langsung terkait dengan masalah hutan.

‎Pada pertemuan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) itu, Presiden Jokowi menekankan ‎komitmen Indonesia mendorong akselerasi penggunaan energi terbarukan dan ‎Indonesia telah memiliki arah kebijakan yang jelas tentang penggunaan energi baru terbarukan.

“‎Target mencapai 23 persen penggunaan EBT pada tahun 2025 dan elektrifikasi pedesaan yang hampir tercapai 100 persen pada 2019,” ucap Presiden Jokowi sebagaimana dikuti Ari Dwipayana.

Menurut  Ari, Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan di Leaders’ Event COP 21, untuk ‎memberi dukungan suksesnya COP21, ‎menegaskan komitmen pada isu perubahan iklim, ‎mengajak negara-negara untuk berkontribusi lebih, ‎mengharapkan kepemimpinan negara maju dalam pengurangan emisi dan ‎mendorong kerjasama internasional terutama dalan hal adaptif dan implementasi. ‎‎

Di sela-sela pelaksanaan COP21, lanjut Ari, Presiden Jokowi‎ melaksanakan pertemuan bilateral dengan 13 Kepala Negara/Pemerintahan, yaitu: Belanda, Norwegia, Serbua, Peru, Vietnam, Iran, Filipina, Kolumbia, Papua Nugini, Jepang, Madagaskar dan Mexico.

Sumber : Vibiznews