PT Best Profit Futures Malang

Tag Archives: Pemerintah

Pemerintah Ingin Operator Blok Rokan Beri | Bestprofit Malang

PT Bestprofit Bestprofit Best Profit

Bestprofit Malang (31/7) – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berjanji penunjukan operator Blok Minyak dan Gas Bumi Rokan, Riau akan memberikan nilai tambah pada negara.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, saat ini pemerintah belum menunjuk operator Blok Rokan, setelah kontrak PT Chevron Pacific Indonesia yang menjadi operator saat ini habis pada 2021.

“Mengenai Blok Rokan statusnya masih sama, nanti berakhir 2021, siapa pengelola blok Rokan, ini kan yang jadi pertanyaannya, ini belum diputuskan,” kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (30/7/2017).

Meski belum mengambil keputusan, menurut Arcandra pemerintah memiliki kei‎nginan terhadap operator Blok Rokan setelah 2021 memberikan nilai nilai tambah ke negara, baik dari sisi produksi mapun sisi bagi hasil.

“Itu harus lebih baik buat negara. Siapapun pengelolanya,” ucapnya.

Sebelumnya, Senior Vice President Policy, Government and Public Affairs Chevron Pacific Indonesia, Yanto Sianipar ‎mengatakan, perusahaan migas asal Amerika Serikat (AS) tersebut akan memaksimalkan produksi minyak pada Blok ‎Rokan, dengan biaya seefisien mungkin. Untuk diketahui, produksi minyak siap jual (lifting) blok tersebut mencapai 256 ribu bph pada 2016.

“Kami berkomitmen untuk produksikan Rokan semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin,” kata Yanto.

Yanto menuturkan, Chevron akan bekerja optimal dalam memproduksi minyak dari blok saat ini menjadi ‎tulang punggung produksi minyak Indonesia tersebut, sehingga dapat memberi manfaat bagi negara dan masyarakat Riau. Meski masa kontrak Chevron akan habis pada September 2021.

“Kami ingin sekali Rokan berkinerja optimum dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Indonesia dan masyarakat riau, terutama dalam hal kinerja produksi dan biaya operasional,” ucap dia..

Diketahui, Chevron mengelola Blok Rokan sejak 1971 dengan luas wilayah 6.264 kilometer (km) persegi. Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), lifting dari blok Rokan mencapai 256,4 ribu barel per hari (bph), atau 31,3 persen dari total lifting nasional sebesar 817,9 ribu bph per semester I 2016. Bestprofit

Sumber : Liputan6

Upaya Pemerintah Tingkatkan Ketahanan Energi | PT Bestprofit

069844200_1487762648-Kilang_Balongan__1_

PT Bestprofit (23/2) – Pemerintah berkomitmen untuk terus mewujudkan ketahanan energi, salah satunya dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas kilang nasional. Saat ini Indonesia memiliki dua belas kilang, dimana tujuh di antaranya merupakan kilang Pertamina.

“Kapasitas kilang terpasang saat ini sekitar 1,17 juta barel per hari. Ini sudah bertahun-tahun tidak tumbuh dan arahan Bapak Presiden bahwa sekurangnya kebutuhan nasional itu kapasitas kilangnya harus sama dengan kebutuhan nasional,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan.

Untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional, dalam rancangan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), direncanakan kapasitas kilang nasional ditingkatkan menjadi lebih dari 2 juta bpd pada tahun 2025.

Kementerian ESDM pun telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 tahun 2016 tentang Pembangunan Kilang oleh Swasta. Regulasi ini untuk mempercepat dan memudahkan pembangunan kilang baru.

Kilang Balongan merupakan Kilang pertama dan terbesar di Indonesia yang menghasilkan bensin ramah lingkungan. Kilang Balongan telah melakukan pengembangan teknologi dengan membangun Kilang Langit Biru Balongan (KLBB) pada tahun 2005. Produk-produk unggulan yang dihasilkan Kilang Balongan antara lain Premium, Pertamax, Pertamax Plus, Solar, Pertamina DEX, Kerosene (Minyak Tanah), LPG, dan Propylene.

Kilang Balongan merupakan satu-satunya kilang penghasil Pertamax Plus di Indonesia, dan telah menjadi pioneer kilang penghasil solar (Pertadex) berstandar EURO II yang ramah lingkungan di Indonesia dengan spesifikasi cetane index minimal 50 dan kandungan sulfur kurang dari 300 ppm.

Kilang Balongan mempunyai nilai strategis dalam menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat dan sekitarnya yang merupakan sentra bisnis dan pemerintahan Indonesia.

Beberapa waktu lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, bersama Menteri BUMN, Rini Soemarno, didampingi Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Yeni Andayani, melakukan kunjungan kerja ke Kilang Balongan yang di kelola oleh PT. Pertamina (Persero) di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kamis (16/2).

Kilang yang telah beroperasi sejak tahun 1994 ini memiliki kapasitas sebesar 125 ribu barel per day (bpd).

Kunjungan tersebut sekaligus melaksanakan groundbreaking Proyek Submarine Pipe Line (SPL) dan Single Point Mooring (SPM) Refinery Unit (RU) VI Balongan. SPM adalah fasilitas terapung tempat bertambatnya kapal di laut, sekaligus berfungsi sebagai penyalur minyak dari kapal yang bertambat ke pipa offshore, dan fasilitas onshore atau sebaliknya.

Cakupan dari proyek ini antara lain menggantikan dan meningkatkan SPM berkapasitas 150.000 Deadweight Tonnage (DWT) menjadi kapasitas 165.000 DWT, pipa offshore jaringan ganda 32”, pipa onshore pipeline, dan fasilitas flushing system.

Proyek SPL dan SPM akan mendukung peningkatan kehandalan dan efektifitas operasional Kilang Balongan, yang ditargetkan selesai pada September 2018.

Proyek SPL dan SPM dilakukan juga untuk mendukung Refinery Development Master Plan (RDMP), dimana Kilang Balongan merupakan satu dari empat kilang yang akan direvitalisasi sesuai RDMP tersebut.

“Salah satu proyek RDMP yang akan dijalankan yaitu kilang Balongan dengan investasi US$ 1,2 miliar, dimulai tahun 2017 dan diharapkan selesai tahun 2020. RDMP tersebut akan meningkatkan kapasitas kilang Balongan dari 125 ribu bpd menjadi 240 ribu bpd.” ungkap Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina, Yenni Andayani.

Sumber : Liputan6

Pemerintah Diharapkan Siap Antisipasi | PT BESTPROFIT FUTURES

075548400_1448016359-ilustrasi_jaringan_telekomunikasi_memancar_dari_tower_-_redmondpie

BESTPROFIT FUTURES (17/8) – Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat mengantisipasi kebijakan soal interkoneksi. Hal itu diungkapkan oleh seorang analis ICT, Ibrahim Kholilul Rohman, saat ditemui dalam acara diskusi mengenai ICT.

Menurut Ibrahim, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan antisipasi tentang peraturan interkoneksi. Hal sama juga berlaku di negara lain yang menerapkan peraturan soal penurunan tarif interkoneksi.

“Interkoneksi harus diatur, yang dalam hal ini merupakan peran Kemkominfo,” ujar Ibrahim saat ditemui di diskusi media mengenai ICT di Jakarta, Senin (15/8/2016).

Pola pikir pembuat kebijakan juga harus melampaui perhitungan angka. Lebih dari itu, pemikiran dalam bentuk kebijakan tersebut harus dapat berdampak lebih luas di sektor lain.

Pemikiran serupa juga harus diterapkan oleh pelaku industri komunikasi. Mereka harus mampu berpikir tak melulu persoalan komunikasi.

“Telko juga berhubungan dengan sektor lain, itu yang juga harus dikembangkan. Telko dapat berperan sebagai enabler,” tutur Ibrahim melanjutkan pernyataannya. Saat ini, sektor lain tak dimungkiri membutuhkan telko untuk dapat berjalan.

Seperti diketahui, setelah melalui proses panjang, Kemenkominfo akhirnya memangkas biaya interkoneksi. Pemerintah memutuskan penurunan biaya interkoneksi di kisaran 26 persen.

Perhitungan biaya ditetapkan atas masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholder) dan konsultasi publik demi menyempurnakan regulasi tarif interkoneksi. Perhitungan ini juga dibuat sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi.

Penurunan biaya ini dilakukan demi meningkatkan efisiensi industri telekomunikasi. Sementara dari sisi pelanggan telekomunikasi, penurunan biaya interkoneksi dapat meringankan tarif pungut (ritel) untuk layanan antaroperator (off-net) tanpa mengesampingkan kualitas layanan. BESTPROFIT FUTURES

(Dam/Why)

Sumber : Liputan6