PT Best Profit Futures Malang

Tag Archives: pajak

Dapat Ampunan Spesial, Ini Pajak yang Harus Dibayar Koruptor

013227900_1422934136-Ilustrasi-Pajak-150203-2-andri

BESTPROFIT FUTURES MALANG (28/5) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan berencana memberikan pengampunan spesial (Special Amnesty) berupa pidana pajak, pidana umum dan pidana khusus atau special amnesty bagi warga negara Indonesia yang membawa uang, aset dan harta  kekayaannya yang parkir di luar negeri masuk ke Indonesia.

Kebijakan ini rencananya juga berlaku untuk para koruptor meski dana yang disimpan berasal dari uang haram. “Kita tarik semua dana yang lari di luar negeri. Apakah uang itu dari hasil korupsi, illegal fishing, atau illegal logging, asal uang itu tidak berasal dari narkoba dan terorisme,” kata Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito di Jakarta, Rabu (27/5/2015) malam.

Special amnesty bagi wajib pajak termasuk koruptor yang menyimpan dananya akan dibebaskan pidana pajak, pidana umum dan pidana khusus. Sementara Direktorat Jenderal Pajak akan memperoleh keuntungan mengantongi pajak atau tebusan sekian persen dari uang yang diparkir di Indonesia.

Besaran yang dikaji Ditjen pajak yaitu sekitar 10 persen-15 persen dari total dana yang ditarik dari luar negeri dan disimpan di Tanah Air. Sigit memperkirakan potensi penerimaan negara dari uang yang ditarik dari luar negeri itu sangatlah besar.

“Angka 10 persen sampai 15 persen itu hitungan kasar. Kita dengar berita uang WNI yang mengendap di Singapura saja mencapai Rp 3.000 triliun-Rp 4.000 triliun.  Belum di Macau atau Swiss, kalau Rp 1.000 triliun saja bisa masuk ke Indonesia, itu berarti bisa dapat Rp 100 triliun,” kata dia.

Namun untuk menerapkan kebijakan ini, Ditjen Pajak  masih terus berdiskusi atau rekonsiliasi dengan para penegak hukum. Tujuannya agar  penegak hukum mempunyai persepsi sejalan tentang pengampunan spesial ini.

Pemerintah juga memerlukan dukungan dari DPR, sebab dibutuhkan suatu aturan baru untuk menghapus pidana umum dan pidana khusus.

Jika Rancangan Undang-undang (RUU) sudah masuk Prolegnas pada Juli 2015, Sigit menargetkan kebijakan ini bakal diterapkan pada September 2015 dan berlaku hingga akhir 2016. Pada tahap awal atau tiga bulan pertama, besaran pajak yang dikenakan dari uang yang diparkir di Indonesia sekitar 7,5 persen.

“Baru pada 2016 sekitar 10 persen,” tuturnya. (Ndw/IGw)


Sumber : Liputan6

Singapura dan AS Bersepakat Berantas Penggelapan Pajak

url
BESTPROFIT FUTURES (07/05) – Singapura dalam kesepakatannya dengan AS yang berkaitan dengan undang-undang baru yang bertujuan untuk mencegah penggelapan pajak luar negeri oleh warga Negara AS, telah menyetujui untuk berbagi informasi mengenai warga AS yang memiliki rekening di Singapura.
Perjanjian antara AS dan Singapura  ini pada dasarnya telah disepakati dan akan dirampungkan pada akhir tahun ini. Hal ini akan melibatkan lembaga keuangan di Singapura untuk melaporkan informasi mengenai rekening warga AS di Singapura kepada otoritas pajak yang relevan.
Singapura sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di Asia diperkirakan akan melampaui Swiss sebagai pusat managemen kekayaan terbesar di dunia. Sejak tanggal 1 Juli maka Singapura akan memberlakukan Undang-Undang Kepatuhan Pajak Akun Asing (FATCA). Langkah ini akan mendorong AS untuk menekan para pengelak pajak.
Lebih dari 60 kesepakatan telah dinegosiasikan termasuk dengan Indonesia, Peru dan Kuwait. Departemen Keuangan AS mengatakan FATCA diterapkan pada warga AS yang memiliki lebih dari $50.000 (£ 29,600) dalam rekening pribadi mereka.
Perusahaan yang tidak mematuhi akan menghadapi pemotongan pajak 30% atas penghasilan investasi mereka di AS serta dapat dibekukan dari pasar modal AS.
Hal ini akan diberlakukan atas bank, dana investasi dan asuransi, yang akan diminta untuk secara teratur melaporkan informasi keuangan warga AS kepada Internal Revenue Service.
Sebelum adanya perjanjian FATCA, lembaga keuangan yang melaporkan informasi mengenai pemegang rekening yang adalah warga negara lain dikategorikan melanggar hukum privasi setempat.
Terdapat sejumlah peningkatan kekayaan di sejumlah pusat-pusat keuangan lepas pantai di Asia. Boston Consulting Group menyatakan terdapat $1.2 milyar aset kekayaan lepas pantai di Singapura dan Hong Kong pada tahun 2012. Mereka telah mencoba menarik keuntungan dari penggelapan pajak dengan memanfaatkan situasi bebas pajak seperti yang terjadi di Swiss.
Kerahasiaan perbankan di Swiss telah mendapat sorotan setelah terjadinya beberapa skandal penggelapan pajak. Sebuah laporan kongres AS yang dirilis pada bulan Februari menuduh sebuah bank swasta di Swiss, Credit Suisse telah membantu lebih dari 22.000 warga Amerika menyembunyikan kekayaan mereka guna menghindari pajak.
Bank ini merupakan salah satu dari 14 bank yang saat ini diselidiki oleh pihak berwenang AS atas tuduhan membantu para pengelak pajak.
Sumber : vibiznews