PT Best Profit Futures Malang

Tag Archives: pajak

Wall Street Terdongkrak Harapan Reformasi | Best Profit Malang

Bestprofit Best Profit PT Bestprofit

Best Profit (23/8) – Wall Street mampu menguat pada penutupan perdagangan Selasa (Rabu pagi waktu Jakarta). Pendorong penguatan bursa saham di Amerika Serikat (AS) ini setelah keluar komentar dari para pengampu kebijakan mengenai rencana reformasi perpajakan.

Mengutip Reuters, Rabu (23/8/2017), Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 196,21 poin atau 0,9 persen menjadi 21.899,96. S&P 500 melonjak 24,11 poin atau 0,99 persen menjadi 2.452,48. Sedangkan Nasdaq Composite menambahkan 84,35 poin atau 1,36 persen menjadi 6.297,48.

Tim dari Presiden AS Donald Trump dengan beberapa annggota parlemen telah melakukan beberapa diskusi mengenai rencana reformasi perpajakan. Setelah cukup lama tak ada kemajuan, dalam diskusi terakhir sepertinya terdapat sedikit harapan bagi para pebisnis.

Perubahan dalam agenda reformasi perpajakan tersebut pro pebisnis sehingga mendorong optimisme pelaku pasar terhadap rencana pemotongan pajak bagi warga negara dan juga bagi perusahaan.

“Tidak ada isu yang sangat sensitif yang membebani bursa saham saat ini. Semua mulai membaik,” jelas analis Evercore ISI Dennis DeBusschere kepada Bloomberg TV.

Dalam beberapa hari terakhir Wall Street memang cukup tertekan karena kekacauan di Gedung Putih dan ketegangan geopolitik antara AS dengan Korea Utara.

Sebelumnya, Kepala Strategi Donald Trump, Steve Bannon hengkang ada Jumat 18 Agustus 2017. Sekretaris Pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengonfirmasi hal tersebut, namun tak dijelaskan apakah Bannon mengundurkan diri atau dipecat.

Selain itu, Trump pelemahan Wall Street juga terjadi usai peringatan awal Trump pada Korea Utara. Dia juga menyebut, negara yang memiliki nuklir itu harus gugup jika ingin menyerang Amerika Serikat atau sekutunya.

Trump merespons klaim Korea Utara bahwa mereka akan menembakkan nuklir jarak menengah lewat Jepang dan mendarat di wilayah pasifik di Guam.

Sumber : Liputan6

Sri Mulyani Bakal Ubah Penerapan Batas Gaji | Best Profit

075563500_1489483575-Pajak1

Best Profit (20/7) – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sedang mengkaji perubahan penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Alasannya dengan batas gaji bebas pajak yang terlampau tinggi justru akan menggerus basis pajak sehingga implikasinya terhadap rasio pajak atau tax ratio Indonesia.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berkeinginan menjalankan PTKP yang disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di daerah.

“Kita melakukan kajian yang sangat teliti mengenai apa yang disebut definisi tax ratio. Ini sudah saya minta supaya kalau kita membandingkan tax ratio antar negara konsisten,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Sebagai contoh, Ia menuturkan, negara lain memasukkan royalti, pajak daerah, dan keamanan sosial di dalam komponen tax ratio. Dengan melihat hal tersebut, Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, bahkan di dunia.

“Sebab isi yang kita bandingkan di dalam tax ratio antara Indonesia dan negara lain berbeda. Jadi saya sudah minta kepada Ditjen Pajak untuk melakukan penelitian apa saja yang masuk dalam komponen tax ratio,” ujar dia.

Salah satu perbedaan komponen atau isi dari tax ratio antara Indonesia dan negara lain, Sri Mulyani bilang, bisa dilihat dari kebijakan PTKP. “Semakin tinggi PTKP, maka basis pajak makin sedikit. Apalagi Indonesia sudah menaikkan dua kali PTKP,” ucap dia.

Asal tahu, batas gaji bebas pajak yang berlaku saat ini sebesar Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Batasan tersebut naik dari semula Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta setahun.

“Dibanding negara ASEAN, PTKP kita yang paling tinggi, walaupun pendapatan per kapita kita relatif lebih rendah dari Malaysia, Thailand, bahkan dengan Singapura sekalipun. Indonesia menerapkan PTKP yang tinggi,” Sri Mulyani menjelaskan.

Di samping itu, Ia menambahkan, mengenai kebijakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mempengaruhi tax ratio. Menurut dia, negara lain mampu mengumpulkan penerimaan PPN bisa lebih tinggi meskipun tarifnya rendah.

“Jadi Ditjen Pajak sekarang tetap melakukan perbaikan reformasi, seperti IT sistem, sumber daya manusia, bisnis proses, dan struktur organisasi,” ujar dia.

“Namun kita ingin menyakinkan apa yang dilakukan Indonesia bisa dibandingkan secara konsisten dengan negara lain sehingga kita tidak seagresif mengejar pajak, tapi kita ingin penerimaan pajak cukup besar supaya mampu membiayai kebutuhan pembangunan,” kata Sri Mulyani.

Untuk diketahui, rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini baru 10,3 persen. Pemerintah menargetkan rasio pajak bisa menyentuh 16 persen terhadap PDB pada 2019.

Sumber : Liputan6

Yen Pertahankan Gain Terbesarnya Dalam Sebulan Terkait Penundaan Pajak

BESTPROFIT FUTURES MALANG (2/6) – Yen pertahankan kenaikan terbesar dalam lebih dari sebulan, dipicu oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang mengatakan bahwa dia akan menunda kenaikan pajak penjualan negara, menimbulkan spekulasi bahwa bank sentral akan menunda penambahan stimulus moneter.

Mata uang Jepang menguat terhadap 16 mata uang utama hari Rabu kemarin setelah Abe mengatakan kepada anggota parlemen kenaikan pajak penjualan Jepang akan ditunda sampai 2019 dan berjanji untuk mereformasi struktural dan stimulus fiskal. Dia menambahkan dalam sebuah briefing bahwa Jepang akan semakin kuat, langkah-langkah penguatan ekonomi di musim gugur, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Yen juga menguat karena data manufaktur yang lesu dari China ke Eropa mendorong investor untuk beralih ke aset haven.

Yen menguat 0,1 persen menjadi 109,45 per dolar pada 08:30 pagi di Tokyo, setelah melonjak sebesar 1,1 persen untuk kenaikan terbesarnya sejak 29 April di sesi sebelumnya. Mata uang Jepang naik 0,1 persen menjadi 122,45 per euro, setelah naik 0,6 persen pada hari Rabu. Euro sedikit berubah pada $ 1,1186.(mrv)

Sumber: Bloomberg

BESTPROFIT FUTURES MALANG