PT Best Profit Futures Malang

Tag Archives: OJK

Best Profit | OJK Siapkan Aturan Penerbitan MTN

best profit bestprofit pt bestprofit

Best Profit (8/4) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan aturan penerbitan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) yang diterbitkan tanpa penawaran umum termasuk di dalamnya medium term notes (MTN).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen menuturkan, OJK akan mewajibkan pihak yang terbitkan dan tawarkan MTN untuk mendaftar di OJK. Sebelumnya MTN atau surat utang jangka pendek ini tidak dilaporkan di OJK serta ditawarkan secara terbatas.

Dengan penerbitan efek termasuk MTN tanpa penawaran umum yang harus lewat OJK diharapkan dapat melindungi investor. best profit

“Kami susun regulasi bukan instrumennya. Akan tetapi penawaran nonpublik tetap harus ke OJK. Selama ini atur instrumen. Kami punya orientasi atur aktivitas. Sepanjang aktivitas menghimpun dana di pasar modal, kami atur. Meski  kepada 10 orang, kami atur. Investasi bodong di area tersebut, dan itu kami akan atur,” ujar Hoesen, saat acara focus group discussion (FGD), seperti ditulis Minggu (7/4/2019).

Adapun aturan tersebut diperkirakan rilis pada kuartal III 2019. OJK pun sedang meminta tanggapan publik atas aturan OJK tentang penerbitan efek bersifat utang dan sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum. best profit

Dalam draft aturan tersebut mengatur kalau efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum harus memenuhi kriteria memiliki jangka waktu jatuh tempo lebih dari satu tahun dan tidak lebih dari satu tahun.

Akan tetapi, memiliki opsi perpanjangan sehingga jangka waktu jatuh tempo lebih dari satu tahun. Selain itu, nilai penerbitan paling sedikit Rp 1 miliar.

OJK pun mewajibkan efek bersifat utang  dan sukuk tanpa penawaran umum hanya dapat dijual atau dialihkan kepada pemodal profesional.  best profit

Pemodal profesional yaitu terdiri atas lembaga jasa keuangan dan pihak selain lembaga jasa keuangan yang memiliki kemampuan untuk membeli efek dan melakukan analisis risiko terhadap investasi da efek tersebut.

Hal itu berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.04/2018 tentang penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk kepada pemodal profesional.

Selain itu, efek bersifat utang dan sukuk tanpa penawaran umum di peringkat, efek bersifat utang dan sukuk tanpa penawaran umum itu wajib di peringkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di OJK. best profit

Efek bersifat utang dan sukuk tanpa penawaran umum yang diterbitkan oleh selain emiten wajib diperingkat. Pihak yang dapat menerbitkan efek bersifat utang dan sukuk tanpa penawaran umum tersebut adalah badan hukum di Indonesia atau lembaga keuangan internasional.

Efek bersifat utang dan sukuk ini tidak termasuk instrument pasar uang, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan dan dijamin pemerintah Indonesia dan efek lain yag ditetapkan oleh OJK.

Selain itu, efek bersifat utang dan sukuk tanpa penawaran umum menggunakan agen pemantau, maka agen pemantau tersebut wajib terdaftar sebagai wali amanat di OJK. Selain itu, penerbitan efek bersifat utang dan sukuk tanpa penawaran umum yang diterbitkan selain ole emiten wajib menggunakan agen pemantau. best profit

Sumber : Liputan6

Bestprofit Malang | Tebas Investasi Bodong, OJK Gandeng

Bestprofit

Bestprofit Malang (11/9) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menangani kasus investasi bodong atau ilegal di berbagai daerah pelosok Indonesia.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, pengetahuan masyarakat terhadap keuangan atau instrumen investasi masih sangat rendah. Untuk itu, pihaknya akan menyebar Satgas Waspada Investasi di 39 daerah.

“Di sana kami percepat proses sosialisasi dan penanganannya. Ini akan menggandeng Kemendagri juga,” kata Tongam di Bogor, dikutip Senin (11/9).

Melalui Kemendagri, Satgas Waspada Investasi akan lebih mudah berhubungan dengan pejabat setempat, seperti Bupati dan Lurah. Tak hanya itu, kerja sama sebelumnya dengan Bareskrim Mabes Polri juga akan diperkuat oleh tim satgas investasi ilegal. bestprofit

“Sebelum masuk ke Bareskrim kami analisis,” katanya.

Umumnya, masyarakat masih tergoda dengan imbal hasil (return) yang tinggi setiap bulan atau per tahunnya. Dengan demikian, pelaku investasi ilegal dengan mudah meracuni masyarakat di daerah.

“Makanya kenapa sebenarnya investasi ilegal menari? Karena ada penawaran ada permintaan. Banyak yang ingin cepat kaya,” sambung Tongam.

Sayangnya, satgas waspada investasi sendiri merasa sulit dalam mencari korban dari investasi ilegal. Masalahnya, korban jarang mau melapor karena malu. Sehingga, tim satgas perlu usaha lebih untuk mendapatkan data korban dan lembaga yang menawarkan investasi ilegal.

“Pelapor itu tidak ada, padahal maksud kami adalah untuk meminimalisir korban,” jelasnya. bestprofit

Hingga saat ini, satgas waspada investasi telah menyetop 44 lembaga yang menawarkan investasi ilegal. Beberapa diantaranya, seperti UN Swissindo, PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel, Swiss Forex Internasional, dan Koperasi Segitiga bermuda.

Namun, ada 11 lembaga yang saat ini tengah masuk dalam proses hukum. Beberapa diantaranya sudah diberhentikan, misalnya saja First Travel dan UN Swissindo. Dalam waktu dekat, pemilik dari 11 perusahaan itu akan dipanggil untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait bisnis mereka. (gir) bestprofit

“Makanya kenapa sebenarnya investasi ilegal menari? Karena ada penawaran ada permintaan. Banyak yang ingin cepat kaya,” sambung Tongam.

Sayangnya, satgas waspada investasi sendiri merasa sulit dalam mencari korban dari investasi ilegal. Masalahnya, korban jarang mau melapor karena malu. Sehingga, tim satgas perlu usaha lebih untuk mendapatkan data korban dan lembaga yang menawarkan investasi ilegal.

“Pelapor itu tidak ada, padahal maksud kami adalah untuk meminimalisir korban,” jelasnya. bestprofit

Hingga saat ini, satgas waspada investasi telah menyetop 44 lembaga yang menawarkan investasi ilegal. Beberapa diantaranya, seperti UN Swissindo, PT First Anugerah Karya Wisata/First Travel, Swiss Forex Internasional, dan Koperasi Segitiga bermuda.

Namun, ada 11 lembaga yang saat ini tengah masuk dalam proses hukum. Beberapa diantaranya sudah diberhentikan, misalnya saja First Travel dan UN Swissindo. Dalam waktu dekat, pemilik dari 11 perusahaan itu akan dipanggil untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait bisnis mereka. (gir) bestprofit

Sumber : CNN