PT Best Profit Futures Malang

Tag Archives: Freeport

Berapa Nilai Saham Freeport Indonesia?

066370000_1448180306-000_Hkg10140458

BESTPROFIT FUTURES MALANG (21/12) – PT Freeport Indonesia wajib melepas (divestasi) 10,64 persen sahamnya kepada pemerintah paling lambat Januari 2016. PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk ditugaskan mencaplok saham tersebut.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho mengungkapkan, valuasi nilai saham Freeport telah dipercayakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Antam. 

“Yang appraisal (nilai saham) itu Kementerian ESDM, dan Antam yang sedang menghitungnya. Bukan di kami,” ujar Sonny saat berbincang dengan ‎Liputan6.com, Jakarta, Jumat (18/12/2015). 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga diperintahkan mengambilalih divestasi saham perusahaan tambang emas terbesar itu, bersama dengan Inalum. Sampai saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan belum berdiskusi terkait nilai saham Freeport Indonesia dengan Antam.

“Dia (Antam) kan dapat penugasan dari Kementerian BUMN dan pemerintah. Tapi kami belum koordinasi dengan Antam,” ucap Sonny.

Ketika ditanyakan mengenai potensi nilai saham Freeport Indonesia apakah bisa lebih rendah atau tinggi dibanding divestasi 9,36 persen saham di 2009 senilai US$ 1 miliar, Sonny memberi jawaban diplomatis.

“Belum tahu, bisa lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah. Labanya Freeport masih tetap atau turun tahun ini? Produksinya turun atau tidak. Jadi mesti dilihat bagian share Freeport Indonesia berapa kalau lagi kondisi sekarang ini,” jelas Sonny.

Sekadar informasi, Freeport-McMoran Inc (FCX) tercatat mengalami rugi bersih US$ 8,15 miliar sepanjang Januari-September 2015. Realisasi neraca keuangan ini berbanding terbalik dengan pencapaian di periode yang sama 2014 yang meraup untung bersih US$ 1,54 miliar. Penyebab utamanya karena rendahnya harga komoditas pertambangan dunia.

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito sebelumnya menghitung ada nilai sekitar US$ 2 miliar untuk 20 persen saham yang wajib dilepas Freeport Indonesia. Jika dirupiahkan, itu artinya pemerintah atau BUMN yang ingin mengambilalih saham tersebut harus menyediakan anggaran Rp 27,4 triliun.

“Kalau mau dibeli pemerintah, apakah siap dengan pendanaannya? Karena saat 9,36 persen saham Freeport dilepas nilainya US$ 1 miliar pada 2009. Anggaplah harganya sama, jadi kalau Freeport Indonesia disuruh divestasi 20 persen, nilainya dua kali lipat,” katanya.

Sementara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryoni menuturkan, saat ini Freeport Indonesia sedang menghitung harga saham yang bakal dilepas. Setelah perhitungan harga selesai maka saham tersebut ditawarkan pemerintah.

“Divestasi Freeport akan segera menyampaikan penawaran harga. Dia punya waktu sampai Januari. Jadi dia masih menghitung asumsi-asumsi perhitungannya. Nanti setelah dia selesai akan ditawarkan ke pemerintah sebesar 10,64 persen seperti apa,” terang Bambang.

Ia menuturkan, divestasi akan sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun mekanismenya, saham akan ditawarkan ke pemerintah terlebih dahulu. “Sistem divestasi sesuai existing regulasi. Ya ditawarkan ke pemerintah,” jelas Bambang.

Sumber : Liputan6

Rizal Ramli: Elit Rebutan Saham Freeport, Rakyat Dapat Apa?

086704900_1448444133-20151125-Silatuhrami-Rizal-Ramli-Bersama-Wartawan-Fanani-5

BESTPROFIT FUTURES MALANG (14/12) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli angkat bicara menyangkut kasus PT Freeport Indonesia yang melibatkan para elit di negeri ini. Apalagi kasus ‘Papa Minta Saham’ sangat jelas menunjukkan bahwa betapa mudahnya elit atau pejabat Indonesia disogok dan mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat Indonesia.

“Kalau dulu tidak dikepret, perpanjangan kontrak pasti sudah terjadi 10 Oktober 2015 lalu. Untung kita kepret, kalau tidak tikus-tikus itu sudah ada pesta,” ketus Rizal di Jakarta,seperti ditulis Senin (14/12/2015).

Sejak dulu, ia mengaku, bos besar Freeport Mc-Moran James Moffet selalu menyepelekan permintaan atau syarat perpanjangan kontrak operasi tambang emas dan mineral bagi anak usahanya, Freeport Indonesia.

“Bos internasional menganggap mudah kok pejabat Indonesia dari zaman Soeharto bisa disogok. Jadi tidak usah menuruti yang mereka (pemerintah) minta. Sekarang kena sama Jokowi dan lainnya,” tegasnya.

Bagi Rizal, perpanjangan kontrak Freeport Indonesia harus menguntungkan bangsa dan negara ini, terutama rakyat Papua. Jika tidak, menurutnya, rakyat yang akan menghukum perusahaan tambang emas raksasa itu secara sosial.

“Ini hanya sandiwara, perkelahian antar genk, rebutan saham. Buat saya elit dapat apa tidak penting, yang penting rakyat Indonesia dapat apa. Rakyat sudah tahu siapa tikus itu dan biarlah rakyat yang menghukum dengan caranya sendiri atau secara sosial,” paparnya.

Ditemui terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan, sampai saat ini pemerintah belum melakukan perpanjangan kontrak dengan Freeport Indonesia. Hal ini menyusul bantahan Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam pusaran kasus Papa Minta Saham.

“Negosiasi baru dimulai 2019, karena kontrak Freeport berakhir 2021. Jadi pembicaraan Presiden  dengan Freeport baru sebatas komitmen-komitmen mereka, tapi Presiden kan sudah menyampaikan lima syarat,” ucapnya.

Pemerintah, sambung Teten, tidak akan terburu-buru memperpanjang kontrak Freeport karena ini menyangkut kepentingan bangsa Indonesia. “Kita tidak ada kepentingan untuk terburu-buru. Pokoknya Presiden membicarakan perpanjangan kontrak Freeport atau tidak, ya pada 2019. Itu saja,” tandas Teten. (Fik/Ndw)

Sumber : Liputan6

Alasan Menteri Rini Tunjuk Inalum Mencapok Saham Freeport

039320500_1438005471-Capture

BESTPROFIT FUTURES MALANG (19/10) – Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengambil 10,64 saham PT Freeport Indonesia (Persero). Dengan adanya divestasi tersebut, pemerintah Indonesia bakal memiliki saham Freeport sebesar 20 persen.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dipilihnya Inlum untuk menjadi perushaan yang akan mengambil alih dikarenakan kondisi keuangan dan manajemen perusahaan saat ini yang cukup bagus.

“Kita lihat balance yang sangat kuat itu Inalum, karena kalau Antam tidak kuat juga sebab Antam tengah mengerjakan proyek smelter yang butuh investasi yang cukup besar juga,” kata Rini, Senin (19/10/2015).

Dengan begitu, maka kepemilikan saham Freeport akan terbagi dalam dua BUMN yaitu sebelumnya 9,36 persen telah menjadi milik PT Antam (Persero), sedangkan yang 10,64 akan dimiliki oleh Inalum.

Untuk mempersiapkan proses divestasi tersebut, Kementerian BUMN tengah melakukan kalkulasi dan analisa lebih mendalam agar proses divestasi tersebut berjalan dengan mulus tanpa ada pengaruh lain.

“Ini kan kita harus memasukkan proposal dulu juga ke pemerintah untuk divestasinya, ya kit harapkan akhir Oktober kajiannya selesai,” tegas Rini.

Tidak hanya itu, dipilihnya Inalum dikeranakan perusahaan alumunium tersebut telah menjalin sinergi dengan Antam‎ dalam pembangunan smelter. Dengan begitu diharapkan keduanya akan saling mengisi untuk mengambil alih saham Freeport tersebut.

“‎Kami melihatnya perlu karena Inalum kan belum ada tambang, belum pernah dalam aktifitas operasional tambang, kita harapkan kan Antam punya kemampuan itu jadi efektif dalam berkolaborasi sebagai pemegang saham dari Freeport,” pungkas Rini. (Yas/Ndw)

Sumber : Liputan6