PT Best Profit Futures Malang

Tag Archives: Freeport

Best Profit | Beragam Keuntungan yang Diperoleh Indonesia

PT bestprofit Best Profit Bestprofit

Best Profit (25/2) – Akhir tahun lalu, PT Inalum (Persero) telah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51 persen. Walaupun begitu, akuisisi saham PTFI ini kembali ramai menjadi perbincangan.

Banyak yang ingin mengetahui keuntungan yang diperoleh PT Inalum (Persero) dan Indonesia setelah merampungkan akuisisi tersebut. Berikut beberapa keuntungan yang didapatkan oleh PT Inalum (Persero) dan Indonesia.

1. Keuntungan finansial

Inalum mengeluarkan 3,85 miliar dollar AS atau Rp 54 triliun untuk akusisi PTFI. Mengutip dokumen Inalum, laba bersih PTFI tiap tahunnya diprediksi akan mencapai 2 miliar dollar AS lebih per tahun dari 2023 hingga 2041. Jika Inalum memiliki 51% sahamnya, maka perusahaan diproyeksikan akan mendulang laba bersih sebesar 18 miliar dollar AS atau Rp 261 triliun dari PTFI dalam kurun waktu tersebut. best profit

2. Keuntungan manajemen

Mengutip dokumen Inalum, setelah PTFI beroperasi selama 51 tahun, justru sekarang pihak Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan dividen, anggaran dasar, direksi, dan komisaris.

3. Posisi PTFI dibawah pemerintah

Rampungnya akusisi PTFI juga berdampak terhadap berubahnya operasional PTFI dari berdasarkan Kontrak Karya (KK) jadi berlandaskan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sewaktu beroperasi melalui KK, kedudukan PTFI setara dengan Pemerintah Indonesia dan KK berlaku layaknya sebuah undang-undang. Dengan beralihnya KK menjadi IUPK, saat ini status PTFI berada dibawah pemerintah.  best profit

4. Cadangan emas terbesar di dunia

Tambang emas terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Mimika, Papua. Namanya tambang Grasberg dan selama ini dikelola oleh PTFI. Kekayaan tambangnya yang terdiri dari emas, tembaga, dan perak, diperkirakan memiliki nilai lebih dari 150 miliar dollar AS atau Rp 2.190 triliun. Mengutip dokumen Inalum, emas dan tembaga di tambang bawah tanah Grasberg diperkirakan tidak akan habis hingga 2060.

5. Menguntungkan masyarakat Papua

Dari 100 persen saham PTFI, 10 persennya akan dimiliki oleh pemerintah lokal Papua sehingga masyarakat Papua bisa merasakan manfaat langsung dari sumber daya alamnya. Namun, hingga kini saham itu masih dipegang Inalum dan belum dapat diberikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Papua karena masih berlangsung proses negosiasi antara Pemda Provinsi Papua dengan Pemda Kabupaten Mimika terkait pembentukan BUMD untuk menampung saham tersebut. best profit

6. Penyerapan tenaga kerja lokal

PTFI memiliki kapasitas untuk menyediakan 30 ribu lapangan pekerjaan. Tenaga kerja di PTFI saat ini mayoritas orang Indonesia. Hingga Maret 2018, jumlah karyawan di PTFI yang secara langsung direkrut oleh PTFI adalah 7.028 orang. Sekitar 2.888 karyawannya adalah orang Papua.

7. Pengembangan masyarakat setempat

Kehadiran PTFI menyumbang pengembangan masyarakat setempat. Pada 2018, PTFI berkomitmen untuk membangun masyarakat lokal di daerah operasional PTFI. Pada 2016 dan 2017, PTFI total menyumbangkan 33 juta dollar AS dan 44 juta dollar AS. best profit

8. Sumber perekonomian daerah Papua

Sekitar 90 persen kegiatan ekonomi 300 ribu penduduk Kabupaten Mimika bergantung pada operasional PTFI. Pada masa depan, pengembangan ekonomi lokal akan menjadi salah satu prioritas agar masyarakat menjadi mandiri.

9. Alih teknologi dan pengetahuan

Tambang bawah tanah Grasberg yang dioperasikan oleh PTFI adalah tambang yang paling rumit di dunia. Tambang tersebut menjadi tempat belajar terbaik untuk para ahli tambang di Indonesia sehingga pengetahuan mereka dapat diterapkan di tambang bawah tanah lain di Indonesia dan di negara lain. best profit

Sumber : Liputan6

Berapa Nilai Saham Freeport Indonesia?

066370000_1448180306-000_Hkg10140458

BESTPROFIT FUTURES MALANG (21/12) – PT Freeport Indonesia wajib melepas (divestasi) 10,64 persen sahamnya kepada pemerintah paling lambat Januari 2016. PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk ditugaskan mencaplok saham tersebut.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Sonny Loho mengungkapkan, valuasi nilai saham Freeport telah dipercayakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Antam. 

“Yang appraisal (nilai saham) itu Kementerian ESDM, dan Antam yang sedang menghitungnya. Bukan di kami,” ujar Sonny saat berbincang dengan ‎Liputan6.com, Jakarta, Jumat (18/12/2015). 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini juga diperintahkan mengambilalih divestasi saham perusahaan tambang emas terbesar itu, bersama dengan Inalum. Sampai saat ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan belum berdiskusi terkait nilai saham Freeport Indonesia dengan Antam.

“Dia (Antam) kan dapat penugasan dari Kementerian BUMN dan pemerintah. Tapi kami belum koordinasi dengan Antam,” ucap Sonny.

Ketika ditanyakan mengenai potensi nilai saham Freeport Indonesia apakah bisa lebih rendah atau tinggi dibanding divestasi 9,36 persen saham di 2009 senilai US$ 1 miliar, Sonny memberi jawaban diplomatis.

“Belum tahu, bisa lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah. Labanya Freeport masih tetap atau turun tahun ini? Produksinya turun atau tidak. Jadi mesti dilihat bagian share Freeport Indonesia berapa kalau lagi kondisi sekarang ini,” jelas Sonny.

Sekadar informasi, Freeport-McMoran Inc (FCX) tercatat mengalami rugi bersih US$ 8,15 miliar sepanjang Januari-September 2015. Realisasi neraca keuangan ini berbanding terbalik dengan pencapaian di periode yang sama 2014 yang meraup untung bersih US$ 1,54 miliar. Penyebab utamanya karena rendahnya harga komoditas pertambangan dunia.

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Ito Warsito sebelumnya menghitung ada nilai sekitar US$ 2 miliar untuk 20 persen saham yang wajib dilepas Freeport Indonesia. Jika dirupiahkan, itu artinya pemerintah atau BUMN yang ingin mengambilalih saham tersebut harus menyediakan anggaran Rp 27,4 triliun.

“Kalau mau dibeli pemerintah, apakah siap dengan pendanaannya? Karena saat 9,36 persen saham Freeport dilepas nilainya US$ 1 miliar pada 2009. Anggaplah harganya sama, jadi kalau Freeport Indonesia disuruh divestasi 20 persen, nilainya dua kali lipat,” katanya.

Sementara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryoni menuturkan, saat ini Freeport Indonesia sedang menghitung harga saham yang bakal dilepas. Setelah perhitungan harga selesai maka saham tersebut ditawarkan pemerintah.

“Divestasi Freeport akan segera menyampaikan penawaran harga. Dia punya waktu sampai Januari. Jadi dia masih menghitung asumsi-asumsi perhitungannya. Nanti setelah dia selesai akan ditawarkan ke pemerintah sebesar 10,64 persen seperti apa,” terang Bambang.

Ia menuturkan, divestasi akan sesuai dengan regulasi yang ada. Adapun mekanismenya, saham akan ditawarkan ke pemerintah terlebih dahulu. “Sistem divestasi sesuai existing regulasi. Ya ditawarkan ke pemerintah,” jelas Bambang.

Sumber : Liputan6

Rizal Ramli: Elit Rebutan Saham Freeport, Rakyat Dapat Apa?

086704900_1448444133-20151125-Silatuhrami-Rizal-Ramli-Bersama-Wartawan-Fanani-5

BESTPROFIT FUTURES MALANG (14/12) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli angkat bicara menyangkut kasus PT Freeport Indonesia yang melibatkan para elit di negeri ini. Apalagi kasus ‘Papa Minta Saham’ sangat jelas menunjukkan bahwa betapa mudahnya elit atau pejabat Indonesia disogok dan mengeruk keuntungan di atas penderitaan rakyat Indonesia.

“Kalau dulu tidak dikepret, perpanjangan kontrak pasti sudah terjadi 10 Oktober 2015 lalu. Untung kita kepret, kalau tidak tikus-tikus itu sudah ada pesta,” ketus Rizal di Jakarta,seperti ditulis Senin (14/12/2015).

Sejak dulu, ia mengaku, bos besar Freeport Mc-Moran James Moffet selalu menyepelekan permintaan atau syarat perpanjangan kontrak operasi tambang emas dan mineral bagi anak usahanya, Freeport Indonesia.

“Bos internasional menganggap mudah kok pejabat Indonesia dari zaman Soeharto bisa disogok. Jadi tidak usah menuruti yang mereka (pemerintah) minta. Sekarang kena sama Jokowi dan lainnya,” tegasnya.

Bagi Rizal, perpanjangan kontrak Freeport Indonesia harus menguntungkan bangsa dan negara ini, terutama rakyat Papua. Jika tidak, menurutnya, rakyat yang akan menghukum perusahaan tambang emas raksasa itu secara sosial.

“Ini hanya sandiwara, perkelahian antar genk, rebutan saham. Buat saya elit dapat apa tidak penting, yang penting rakyat Indonesia dapat apa. Rakyat sudah tahu siapa tikus itu dan biarlah rakyat yang menghukum dengan caranya sendiri atau secara sosial,” paparnya.

Ditemui terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan, sampai saat ini pemerintah belum melakukan perpanjangan kontrak dengan Freeport Indonesia. Hal ini menyusul bantahan Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam pusaran kasus Papa Minta Saham.

“Negosiasi baru dimulai 2019, karena kontrak Freeport berakhir 2021. Jadi pembicaraan Presiden  dengan Freeport baru sebatas komitmen-komitmen mereka, tapi Presiden kan sudah menyampaikan lima syarat,” ucapnya.

Pemerintah, sambung Teten, tidak akan terburu-buru memperpanjang kontrak Freeport karena ini menyangkut kepentingan bangsa Indonesia. “Kita tidak ada kepentingan untuk terburu-buru. Pokoknya Presiden membicarakan perpanjangan kontrak Freeport atau tidak, ya pada 2019. Itu saja,” tandas Teten. (Fik/Ndw)

Sumber : Liputan6