PT Best Profit Futures Malang

Tag Archives: Asap

Menggugat Bencana Kabut Asap

078008300_1440729971-Musi-Kabut-AsapA

BESTPROFIT FUTURES MALANG (22/9) – Diah Siallagan bukanlah siapa-siapa di lingkungan masyarakatnya yang hidup di Pulau Samosir. Dia tak lebih dari seorang petugas pos masuk kompleks wisata Batu Persidangan dan Batu Parhapuran Huta Siallagan di Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.

Namun bencana asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi dan Riau dalam beberapa pekan terakhir ini telah turut mengusik kehidupan perempuan yang mengaku pernah lama menetap di Bandung, Jawa Barat, sebelum hijrah ke Samosir ini.

“Kabut asap turut memengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Samosir ini. Biasanya dari Juni hingga September ini, arus kunjungan wisatawan asing cukup banyak, tapi sekarang ini tidak begitu ramai,” katanya kepada Antara yang menemuinya di lokasi wisata tersebut, Minggu (13/9).

Kabut asap yang sempat memeranguhi jadwal penerbangan Bandar Udara Internasional Kuala Namu sebagai pintu masuk utama pariwisata Sumatera Utara beberapa waktu lalu akibat penurunan jarak pandang itu juga dikeluhkan Rockhudson Rumahorbo, sopir mobil penumpang CV Parapat Indah.

Seperti halnya Diah, sopir perusahaan transportasi antarkota dalam provinsi yang berbasis di Pasar Tiga Raja, Kota Parapat, Kabupaten Simalungun, ini juga mengkhawatirkan berkurangnya arus kunjungan wisatawan asing akan memukul pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata Samosir dan sekitarnya.

Apa yang disampaikan Diah dan Rockhudson yang boleh jadi mewakili kekhawatiran kebanyakan warga yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata itu diamini sejumlah wisatawan asing yang berlibur di Pulau Samosir.

Di antara para wisatawan mancanegara yang terusik dengan bencana kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Pulau Sumatera itu adalah Jonathan Daniels Rojas dan Lia Le Ster.

Sumber : Liputan6

LPSK: Ada Aparat Bekingi Pembakaran Hutan, Silakan Laporkan

006665800_1442241652-ilustrasi-kabut-asap-150614b

BESTPROFIT FUTURES MALANG (16/9) – Pemerintah tengah gencar-gencarnya mengatasi kabut asap. Seiring dengan hal itu, pihak kepolisian juga terus mencari siapa aktor-aktor di balik terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan wilayah Indonesia, seperti Sumatera dan Kalimantan ditutupi kabut tebal.

Muncul dugaan ada oknum aparat yang membekingi korporasi pembakar hutan. Namun, dugaan itu sulit diungkap jika tidak ada laporan dari masyarakat.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengimbau masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengungkapan kasus pembakaran hutan, termasuk melaporkan oknum aparat yang menjadi beking.

“Partisipasi masyarakat untuk melaporkan siapa yang saja terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sangat penting, apalagi jika benar ada oknum aparat yang terlibat,” ucap Semendawai dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Pihak kepolisian, menurut Semendawai, bakal kesulitan jika tidak ada masyarakat yang berani melaporkan pihak-pihak yang diduga dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Sementara di sisi lain, penanganan kabut asap sudah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, termasuk Presiden Jokowi. Ini mengingat dampak yang ditimbulkan tidak saja mengganggu kesehatan, tapi juga menyebabkan roda perekonomian tersendat.

Semendawai tidak menampik jika timbul ketakutan dari masyarakat untuk melapor, apalagi jika pelaku atau orang yang membekingi korporasi pembakar hutan itu adalah oknum aparat.

Pelapor Dilindungi UU

Namun, kata dia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengatur mengenai hak-hak saksi dan pelapor dalam suatu tindak pidana. Apalagi, jika saksi atau pelapor mendapatkan ancaman terkait kesaksian yang diberikan.

Hak-hak itu antara lain memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, seperti tertuang dalam Pasal 5 (1) huruf a UU No 31 Tahun 2014.

Kemudian pada Pasal 8 disebutkan, perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai ketentuan.

Selanjutnya, lanjut Semendawai, pada Pasal 10 juga ditegaskan, saksi atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

“UU sudah melindungi hak para saksi dan pelapor. Masyarakat jangan takut melapor atau bersaksi. Jika ada ancaman, silakan laporkan ke LPSK,” ujar Semendawai.

Sebelumnya, Direktur Tipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Yazid Fanani sudah meminta masyarakat melaporkan kepada pihaknya jika memiliki informasi mengenai oknum Polri yang jadi beking korporasi pembakar hutan.

Yazid menjamin, jika masyarakat melaporkan oknum dimaksud, Bareskrim akan melakukan penanganan. Apalagi saat ini Polri tengah menangani ratusan perkara pembakaran hutan, di mana setengahnya sudah masuk tahap penyidikan. (Ans/Ian)

Sumber : Lipputan6

Masker Penangkal Asap, Ini Dia yang Efektif

016826600_1441711971-masker

BESTPROFIT FUTURES MALANG (9/9) – Pakar kesehatan meminta pemerintah lebih gencar menyosialisasikan penggunaan masker penangkal asap yang benar dan layak kepada masyarakat di daerah bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan karena masker medis yang selama ini dibagikan tidak aman.

“Masker tipis yang selama dibagi-bagikan dinas kesehatan tidak sesuai dengan kondisi udara yang tercemar asap, apalagi levelnya sudah berbahaya. Sudah saatnya pemerintah memberikan contoh yang benar, stop lakukan pembodohan,” kata pakar kesehatan dr Mardiansyah Kusuma, Sp.Ok kepada Antara di RS Syafira, Pekanbaru, Selasa.

Dokter spesialis okupasi itu mengatakan bahwa masker tipis yang selama ini dibagikan pemerintah melalui dinas kesehatan setempat ketika kabut asap terjadi merupakan masker standar untuk bedah.

Masker itu digunakan untuk menangkal cipratan darah, liur, maupun bakteri dari pasien agar tidak langsung mengenai dokter maupun paramedis.

“Asap masih bisa masuk dari sela-sela masker, yang ideal adalah masker jenis N95 yang mencengkram erat seluruh sela-sela hidung dan mulut,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah yang terus memberikan masker standar bedah itu membuat masyarakat terbiasa membeli masker tipis tersebut.

Organiasasi kemasyarakatan dan pihak swasta juga ikut membagikan masker tipis itu karena kurangnya pengetahuan.

Ia memahami bahwa Dinas Kesehatan Riau mendapatkan bantuan masker tersebut dari Kementerian Kesehatan RI dan pengadaan masker N95 kerap terkendala karena harganya jauh lebih mahal dari masker bedah.

“Kesehatan memang mahal dan membiasakan masyarakat untuk menggunakan masker yang benar adalah tanggung jawab pemerintah. Bencana asap bukan seperti tsunami dan gunung meletus yang langsung membinasakan orang, tapi akumulasi dari paparan asap berbahaya ini secara akumulasi akan meningkatkan risiko kanker pada 10-20 tahun kedepan,” katanya.

Dalam kondisi polusi asap di level berbahaya, lanjutnya, warga yang sangat rentan terkena penyakit asap mulai dari bayi, manula dan ibu hamil seharusnya dievakuasi ke tempat dengan udara lebih bersih.

Meski begitu, upaya tersebut akan sulit dilakukan pemerintah karena membutuhkan dana dan sumber daya yang tidak sedikit.

“Pilihannya ada dua, yakni memindahkan warga yang rentan menjauhi lokasi asap dan yang kedua adalah memindahkan segera asapnya. Upaya kedua berarti pemerintah harus bekerja lebih serius menangani kebakaran yang menjadi sumber asap berbahaya ini,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Andra Sjafril mengatakan pihaknya sejak lama berupaya meminta bantuan masker jenis N95 kepada Kementerian Kesehatan RI.

“Kita terus minta, tapi kita tidak pernah dapat,” ujar Andra ketika dihubungi Antara.

Ia mengatakan, Dinas Kesehatan Riau telah mengirim surat permohonan bantuan masker sebanyak 300 ribu melalui Pusat Penanggulangan Krisis Direktorat Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL).

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 persen adalah permintaan untuk masker N95. Masker itu lebih cenderung untuk pencegahan penyakit menular,” kata Andra.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Riau, sekitar 15.234 warga telah menderita berbagai penyakit akibat pengaruh kabut asap kebakaran lahan dan hutan selama terjadinya kebakaran yang parah pada dua bulan terakhir.

Warga paling banyak menderita infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) yang jumlahnya mencapai 12.262 orang.

Jumlah tersebut merupakan warga Riau yang berobat mulai tanggal 29 Juni hingga 7 September.

Selain terkena ISPA, banyak warga juga menderita gangguan kesehatan lainnya akibat asap seperti Pneumonia 324 orang, asma 513 orang, iritasi mata 879 orang, iritasi kulit 1.256 orang.

Sementara itu, Ketua Komisi Kebijakan Publik dan Politik pada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau Yopi Pranoto meminta pemerintah untuk lebih serius menangani masalah kebakaran dan asap karena sebagian daerah Provinsi Riau kini dibuat tidak layak huni akibat polusi udara yang mencapai level berbahaya.

Menurut dia, seharusnya Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berani menyatakan Riau darurat asap agar bantuan dari pemerintah pusat lebih mudah prosedurnya.

“Pemerintah seharusnya juga memberikan insentif kepada warga yang sakit karena asap,” ujar Yopi.

Sumber : Liputan6